Pejuang HukumPejuang HukumPejuang Hukum

Jono Darsono ST: Illegal Logging Salah Satu Penyebab Deforestasi dan Kerusakan Hutan

Kalimantan Barat. PH45.Com.- Kondisi hutan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan akibat maraknya pembalakan liar dan hingga saat ini pembalakan liar (Illegal Logging) masih merupakan salah satu kontributor terhadap ‘Deforestasi dan kerusakan hutan. Minggu (31/7/2022).

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang.

Hal itu disampaikan Jono Darsono S.T., dimana seharusnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi industri mebel dan kerajinan seharusnya tidak dihapuskan karena dapat mencegah kayu ilegal masuk ke industri.

 

Menurutnya, SVLK sudah menjadi suatu kewajiban bagi industri yang mengekspor hasil produksi hutan ke luar negeri dan sudah lama dilakukan hanya saja, masih ada toleransi bagi IKM di Indonesia.

Jono Darsono menyampaikan pertemuan Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Sunoto dengan Presiden Joko Widodo pernah dilakukan, Apabila diteruskan, maka upaya yang telah ditempuh Indonesia bertahun-tahun tentunya telah menuai hasil .

Ilustrasi, tumpukan batang pohon yang ditebang dari hutan tanpa ijin.

Pembuktian legalitas kayu pada dasarnya adalah salah satu tiket bagi produk mebel dan kerajinan Indonesia untuk dapat bersaing di pasar internasional khususnya Uni Eropa, Amerika dan Australia. Lebih penting lagi, SVLK adalah jalan bagi Indonesia untuk menjamin dapat terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Lebih lanjut Jono Darsono S.T., yang juga sebagai Pendiri Kader Militan Jokowi ‘KAMIJO’ dan juga Ketua Adat Dayak Kalimantan Barat, menjelaskan.

“SVLK tetap merupakan instrumen yang diperlukan dalam menata perdagangan dan pergerakan kayu untuk mendorong tata kelola yang baik di sektor kehutanan,” jelasnya.

Dikatakannya, menurut data Kementerian Perdagangan, hingga saat ini, dari 3500 UKM mebel dan kerajinan tercatat hanya 637 perusahaan yang telah mendapatkan SVLK. Banyak keluhan yang disampaikan pengusaha terkait proses mendapatkan SVLK.

“Proses yang sulit dan biaya mahal dalam pembuatan Ijin Usaha Industri (IUI), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)”

Ketiganya merupakan persyaratan perijinan di bidang lingkungan hidup bagi usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, bila usahanya masih skala kecil belum dikenai wajib AMDAL.

Kendala lain, akibat ketidak seimbangan jumlah assessor yang minim di lapangan, dibandingkan dengan jumlah perusahaan mebel dan kerajinan.

WWF berharap, Pemerintah Indonesia dapat lebih fokus pada pembenahan implementasi SVLK yang dirasakan oleh banyak pengusaha UKM masih rumit, dan rawan ditunggangi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar. Pembenahan itu penting, karena akan berdampak pada upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara pengekspor produk kayu ketiga, terbesar ke pasar Eropa.

Perlu diketahui penerapan SVLK bagi industri mebel dan kerajinan akan menutup peluang masuknya kayu yang tidak jelas asal usulnya ke industri mebel dan kerajinan.

Kayu legal, sekarang menjadi syarat apabila suatu hasil hutan hendak di ekspor ke luar negeri, terutama negara-negara di Eropa.

Pembuktian legalitas kayu pada dasarnya adalah salah satu tiket bagi produk mebel dan kerajinan Indonesia untuk dapat bersaing di pasar Internasional, khususnya Uni Eropa, Amerika dan Australia. Lebih penting lagi, SVLK adalah jalan bagi Indonesia untuk menjamin dan dapat terwujudnya pengelolaan hutan lestari,” tutup Jono Darsono S.T.

(Ifan/*Jono)