Permensos 5 Tahun 2021 (Bagian 5)

0
2

PH45.COM, JAKARTA – (Bagian 5)

Pasal 45

  1. Tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh gubernur.
  2. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
    1. penanggung jawab;
    2. ketua merangkap anggota;
    3. sekretaris merangkap anggota; dan
    4. anggota.
  3. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh gubernur.
  4. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
  5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.
  6. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
    1. sekretariat daerah provinsi;
    2. badan perencanaan pembangunan daerah provinsi/sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi;
    3. dinas sosial daerah provinsi;
    4. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah provinsi;
    5. dinas perdagangan daerah provinsi; dan/atau
    6. perangkat daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 46

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan pusat.

Pasal 47

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sembako di daerah kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
  2. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM;
  3. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM, dan pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
  4. melakukan sosialisasi Program Sembako kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan lurah/kepala desa/nama lain;
  5. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran Program Sembako dengan Bank Penyalur;
  6. memeriksa dan melengkapi data calon KPM sesuai dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM;
  7. membantu melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi koordinator daerah kabupaten/kota Bantuan Sosial pangan dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
  8. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako di kecamatan dan kelurahan/desa/nama lain;
  9. menangani pengaduan Program Sembako di daerah kabupaten/kota;
  10. memantau pelaksanaan tugas e-warong di daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
  11. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi
    1. Bantuan Sosial Pangan kecamatan dan perangkat kelurahan/desa/nama lain;
    2. melakukan rekonsiliasi penyaluran Program Sembako dengan cabang Bank Penyalur di daerah kabupaten/kota;
    3. melakukan penanganan pengaduan Program Sembako yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
    4. melaporkan pelaksanaan Program Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan pusat.

      Pasal 48

      Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilarang untuk:

      1. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
      2. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
        1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
        2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
        3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
      3. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako.
      4. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Pasal 49

      1. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh bupati/wali kota.
      2. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
        1. penanggung jawab;
        2. ketua merangkap anggota;
        3. sekretaris merangkap anggota; dan
        4. anggota.
      3. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.
      4. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
      5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
        1. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
          1. sekretariat daerah kabupaten/kota;
          2. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota;
          3. dinas sosial daerah kabupaten/kota;
          4. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten/kota; dan/atau
          5. perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan daerah. (Bersambung ke bagian 6/Mas Parto)