Permensos 5 Tahun 2021 (Bagian 6)

0
3

PH45.COM , JAKARTA – (Bagian 6)

Pasal 50

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi Program Sembako di kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 51

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. mengoordinasikan pelaksanaan Program Sembako di wilayah kecamatan;
  2. mensosialisasikan Program Sembako di wilayah kecamatan;
  3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako di kelurahan atau desa atau nama lain;
  4. melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan atau desa atau nama lain terkait Program Sembako; dan
  5. melaporkan pelaksanaan Program Sembako pada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 52

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilarang untuk:

  1. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
  2. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
    1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
    2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
    3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
  3. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako.
  4. imbalan sebagaimana
    1. dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 53

    1. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh camat.
    2. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
      1. penanggung jawab;
      2. ketua merangkap anggota;
      3. sekretaris merangkap anggota; dan
      4. anggota.
    3. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh camat.
    4. Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan oleh camat.
    5. Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur:
      1. sekretariat kecamatan;
      2. seksi kesejahteraan sosial;
      3. seksi kependudukan dan catatan sipil;
      4. lurah atau kepala desa atau nama lain; dan/atau
      5. unsur lain yang terdapat di kecamatan sesuai dengan kebutuhan. (Bersambung ke bagian 7/Mas Parto)