Permensos 5 Tahun 2021 (Bagian 7 Tentang Pengaduan)

0
3

PH45.COM, JAKARTA – (Bagian 7)

Pasal 55

Lurah atau kepala desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilarang untuk:

  1. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
  2. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
    1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
    2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
    3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
  3. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako.
  4. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB VIII
    PENGELOLAAN PENGADUAN

    Pasal 56

    1. KPM, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Program Sembako.
    2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Sosial, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, Bank Penyalur, dan/atau tenaga pelaksana Program Sembako.
    3. Selain disampaikan kepada Kementerian Sosial, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, Bank Penyalur, dan/atau tenaga pelaksana Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaduan dapat disampaikan melalui sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan existing masyarakat.

      Pasal 57

      Pengelolaan pengaduan Program Sembako dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bersambung ke bagian 8/Mas Parto)