Permensos 5 Tahun 2021 (Bagian 8 Tentang Pengawasan)

0
4

PH45.COM, JAKARTA – (Bagian 8)

BAB IX
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 58

  1. Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur melakukan pengawasan terhadap e-warong dalam pelaksanaan Program Sembako.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemantauan di lapangan dan/atau pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan Program Sembako.
  3. Laporan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui berbagai sarana termasuk media sosial, sistem informasi pengaduan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan/atau sistem informasi Whistle Blowing System Komisi Pemberantasan Korupsi.
  4. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan/atau hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Sosial dapat memberikan sanksi administratif kepada e-warong.
  5. Berdasarkan hasil
    1. pemantauan di lapangan dan/atau hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, atau Bank Penyalur menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial untuk memberikan sanksi administratif kepada e-warong.
    2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako.
    3. Penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan terhadap e-warong yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.
    4. Dalam hal e-warong terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian materiil, e- warong dapat diminta pengembalian atas kerugian materiil kepada Kementerian Sosial.

      Pasal 59

      Kementerian Sosial menyampaikan informasi mengenai penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako kepada Bank Penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

      Pasal 60

      1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Sembako.
      2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
      4. Hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai.
      5. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

        Pasal 61

        1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Sembako.
        2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan.
        3. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
        4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

          Pasal 62

          1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan terhadap Program Sembako yang dilakukan secara berkala.
          2. Hasil evaluasi kebijakan terhadap Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan pelaksanaan program.
          3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
          4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan Program Sembako selanjutnya. (Bersambung ke bagian 9/Mas Parto)